Pelatihan Deteksi Dini 2 Metodologi Deteksi Dini Potensi Konflik
Informasi Umum
Selamat datang di Pelatihan Mandiri Bersertifikat Kementerian Agama.
Pelatihan di Pintar berbasis MOOC (Massive Open Online Course) dilakukan secara Asynchronous dan full online, sehingga tidak ada jadwal Zoom ataupun tatap muka.
Peserta diharapkan mendaftar dan melakukan pelatihan sampai selesai secara mandiri. Pelatihan dilaksanakan selama 5 hari, dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun sesuai dengan kebutuhan peserta selama masih dalam periode pelaksanaan pelatihan.
DETAIL PELATIHAN :
NAMA MODUL : METODOLOGI DETEKSI DINI KONFLIK
Sasaran
Penyuluh agama, dosen, Karyawan Kementerian Agama
Tujuan
Meningkatkan kapasitas pegawai Kementerian Agama, baik dari level penyuluh, dosen PTKN dan seluruh staf dan karyawan Kementerian Agama untuk menjalankan amanah UU No.7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, terutama dalam fungsinya membangun sistem Deteksi Dini untuk mencegah terjadinya konflik sosial berbasis keagamaan.
Latar Belakang
Kementerian Agama diberikan amanah oleh Undang-Undang No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan PP No.2 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.2 Tahun 2012 untuk melakukan serangkaian kerja pencegahan konflik sosial. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kepegawaian agar lebih sensitif dan lebih peka terhadap kondisi sosial keagamaan masyarakat di tempat mereka berada. Salah satu rangkaian kerja tersebut adalah membangun sistem deteksi dini (Early Warning System).
Penyusunan Sistem Deteksi Dini Konflik Sosial Religiosity Index berangkat dari landasan pemikiran tersebut. Sesuai dengan arahan PP No.7 Tahun 2012, Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini konflik meliputi:
- penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik;
- Penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat;
- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan
- Penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelatihan ini menjadi bagian dari pelaksanaan salah satu kegiatan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini pada poin C yaitu Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
Kompetensi Teknis Pelatihan
Pelatihan akan melalui 10 seksi pelatihan Sistem Deteksi Dini Religiosity Index. Pelatihan tersebut terdiri dari video pemaparan materi, ujian di setiap seksi pelatihan, modul dan materi presentasi untuk bahan bacaan.
Kurikulum/Struktur Program Deteksi Dini
Pada tahap kedua ini, peserta akan dibekali pemahaman lebih lanjut mengenai Dimensi dan Indikator pembangun Sistem Deteksi Dini Konflik Sosial, bagaimana memilah secara teknis informasi yang tersebar mengenai konflik tersebut, memilah fakta dan norma terkait konflik, analisa pemangku kepentingan dan jejaringnya, dan bagaimana memitigasi konflik. Berikut di bawah ini struktur kurikulum Modul 2.
- Dimensi dan Indikator Konflik Sosial
- Skema Analisis Konteks Konflik Sosial
- Analisis Kualitas Informasi Konflik
- Analisis Fakta dan Norma Konflik
- Analisis Pemetaan Risiko Konflik
- Analisis Pemangku Kepentingan Konflik
- Analisis Jejaring Pemangku Kepentingan Konflik
- Analisis Negosiasi Konflik
- Analisis Posisi, Kepentingan dan Nilai
- Analisis Ruang Bersama dalam Konflik
Setelah mendaftar, silakan gabung ke grup diskusi Pelatihan dengan cara scan QR Code atau klik link berikut :Link Grup : https://t.me/+k0ivDo6FRE0yNmNl
Persyaratan
- PNS Kemenag dan Non-PNS Kemenag
- Syarat Pangkat/Golongan Ruang : Semua
- Syarat Jenis Kelamin : Semua
- Syarat Pendidikan Umum : Semua
Berikut Kunci Jawaban Pelatihan Deteksi Dini 2: Metodologi Deteksi Dini Potensi Konflik
3.1 Dimensi dan Indikator Konflik Sosial
Apa saja permasalahan yang termasuk dalam persoajan Dimensi Kebangsaan yang menjadi variabel pemantauan dalam Religiosity Index 2023:
A Politik identitas
B Konflik sosial antarumat beragama
C Penolakan tempat ibadah dan / atau kegiatan ibadah agama lain
D Penolakan tempat ibadah dan / atau kegiatan ibadah dalam satu agama
Pada tahun 2022, telah terjadi penolakan seorang pendeta di Gereja HKBP Pabrik Tenun di kota Medan, Sumatera Utara. Penolakan tersebut bahkan mengakibatkan puluhan jemaat gereja diamankan oleh Polisi. Kasus ini termasuk dalam kasus Dimensi dan Variabel apa menurut Religiosity Index 2023:
A Penolakan tempat ibadah dan / atau kegiatan ibadah dalam satu agama
B Penolakan tempat ibadah dan / atau kegiatan ibadah agama lain
C Konflik sosial interumat beragama
D Konflik sosial antarumat beragama
Apa saja permasalahan yang termasuk dalam persoalan Dimensi Keagamaan yang menjadi variabel pemantauan dalam Religiosity Index 2023:
A Politik identitas
B Separatisme
C Konflik sosial interumat beragama
D Radikalisme, Ekstrimisme, dan Terorisme
Pada tahun 2021, ada video seorang biksu yang harus membacakan surat bahwa dia siap pergi pergi meninggalkan tempat tinggal sendiri dan berjanji untuk tidak melakukan peribadatan bersama Umat Budha di kediamannya di Tangerang Selatan. Menurut anda, kasus tersebut masuk dalamdimensi dan variabel apa dalam Religiosity Index 2023:
A Dimensi Kebangsaan, variabel Politik Kebangsaan
B Dimensi Kebangsaan, variabel Radikalisme, Ekstrimisme, dan Terorisme
C Dimensi Keagamaan, variabel Separatisme
D Dimensi Keagamaan, variabel Penolakan tempat ibadah dan / atau kegiatan ibadah agama lain
Pembangunan mesjid Muhammadiyah di Bireuen, Aceh oleh masyarakat lokal di tahun 2022 termasuk dalam kasus Dimensi dan Variabel apa manurut Religiosity Index 2023:
A Dimensi Keagamaan, variabel Penolakan tempat ibadah dan / atau kegiatan dalam satu agama
B Dimensi Keagamaan, variabel Separatisme
C Dimensi Kebangsaan, variabel Radikalisme, Ekstrimisme, dan Terorisme
D Dimensi Kebangsaan, variabel Politik Kebangsaan
3.2 Skema Analisis Konteks Konflik Sosial
Apa yang dimaksud dengan Rencana Taktis dalam skema Negosiasi Konflik Sosial?
A Kesepakatan terakhir yang dapat diterima
B Pilihan terbaik yang tersedia jika negosiasi gagal mencapai kesepakatan
C Langkah dan strategi untuk mendapatkan kesepakatan parak pihak yang berkonflik
D Skema Plan B apabila negosiasi mengalami jalan buntu
Apa yang dilakukan mediator qalam proses negosiasi?
A Memihak pada satu pihak
B Mengadakan pembicaraan secara terpisah dengan masing-masing pihak
C Mengabaikan kepentingan kedua belah pihak
D Menjebatani kedua belah pihak
Apa yang dimaksud dengan negosiasi dalam konflik sosial?
A Penyelesaian konflik tanpa intervensi mediator
B Proses mencapai persetujuan melalui kompromi
C Proses konflik tanpa resolusi
D Proses mencari akar permasalahan dalam konflik
Mengapa pemahaman kepentingan para pihak yang sedang berkonflik itu penting dalam negosiasi?
A Untuk mengidentifikasi titik lemah
B Untuk menciptakan kesempatan kolaborasi dan solusi yang berkelanjutan
C Untuk menekan pihak lain
D Untuk mengetahui siapa yang harus dihindari
Apa yang menjadi tujuan utama dari negosiasi dalam mitigasi konflik sosial?
A Memburuknya Konflik
B Mencapai pemahaman dan rekonsiliasi
C Menjadi pemenang mutlak dalam konflik
D Menunda konflik
3.3 Analisis Kualitas Informasi Konflik
Sumber informasi primer yang dapat dijadikan sumber tama analisa sebuah konflik adalah:
A Jurnal ilmiah
B Data wawancara
C Artikel berita
D Laporan penelitian sebelumnya
Dalam menganalisa kualita$ informasi, ada empat variabel utama yang harus dinilai. Apa saja variabel tersebut, kecuali?
A Data Pemerintah
B Kualitas informan
C Kronologi dan dokumentasi
D Kejelasan informasi
Informasi yang tidak berkualitas akan berakibat pada analjsa konflik yang keliru. Apa saja indikator yang membuat informasi tersebut tidak layak dijadikan acuan?
A Narasumber yang menjadi saksi langsung kejadian
B Ada dokumentasi
C Fakta dan bukti yang jelas
D Inkonsistensi kronologi
Seorang informan dinilai layak dijadikan acugn dalam memperoleh informasi yang baik apabila dia memiliki indikator sebagai berikut, kecuali:
A Kredibilitas dan pengetahuan yang mendalam
B Konsisten dengan kronologi kejadian
C Dapat berkomunikasi dengan jelas
D Subjektif
Sumber ififormasi sekunder yang dapat dijadikan sumber analisa sebuah konflik adalah:
A Dokumentasi langsung kejadian
B Artikel berita yang kredibel
C Data pemerintah
D Data survey
3.4 Analisis Fakta dan Norma Konflik
Salah satu bagian yang harus menjadi ruang kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertikai adalah adalah Fakta yang Disepakati. Apa yang dimaksud dengan Fakta yang Disepakati tersebut?
A Informasi yang perlu diklarifikasi terlebih dahulu dengan bukti faktual di lapangan
B Poin-poin kesepakatan yang dapat diangkat bersama untuk memulai dialog dalam mencari solusi
C Sekumpulan norma yang harus digarisbawahi sebagai nilai bersama yang dimiliki oleh kedua belah pihak
D Norma-norma yang berbeda antar pihak yang perlu dinegosiasikan
Dalam menganalisa Island of Agreement, ada yang dinamakan dengan Norma Divergen. Apa yang dimaksud dengan Norma Divergen tersebut?
A Norma-norma yang harus digarisbawahi sebagai nilai konvergen, atau nilai dan norma yang sama-sama dimiliki oleh pihak yang bertikai
B Poin-poin kesepakatan yang dapat diangkat bersama untuk memulai dialog dalam mencari solusi
C Sekumpulan informasi yang perlu diklarifikasi terlebih dahulu dengan bukti faktual di lapangan.
D Norma-norma yang berbeda antar pihak yang perlu dinegosiasikan
Salah satu norma yang harus dicari dan sama-sama dimiliki para pihak yang berkonflik adalah Norma Konvergen. Apa yang dimaksud dengan Norma Konvergen tersebut?
A Poin-poin kesepakatan yang dapat diangkat bersama untuk memulai dialog dalam mencari solusi
B Informasi yang perlu diklarifikasi terlebih dahulu dengan bukti faktual di lapangan
C Nilai dan norma yang sama-sama dimiliki oleh pihak yang bertikai
D Norma-norma yang berbeda antar pihak yang perlu dinegosiasikan
Dari keempat variabel dalam Island of Agreement, variabel mana saja yang harus ditemukan dan wajib dijadikan sebagai alat negosiasi dalam mengupayakan perdamaian antara pihak yang bertikai?
A Fakta yang Disepakati dan Norma Konvergen
B Fakta yang Diperdebatkan dan Fakta yang disepakati
C Norma Divergen dan Norma Konvergen
D Fakta yang Diperdebatkan dan Norma Divergen
Dalam konflik akan selalu ada fakta-fakta yang saling berbeda antara pihak-pihak yang bertikai.
Lalu apa definisi dari fakta yang diperdebatkan tersebut?
A Poin-poin kesepakatan yang dapat diangkat bersama untuk memulai dialog dalam mencari solusi
B Norma-norma yang harus digarisbawahi sebagai nilai konvergen, atau nilai dan norma yang sama-sama dimiliki oleh pihak yang bertikai
C Norma-norma yang berbeda antar pihak yang perlu dinegosiasikan
D Informasi yang perlu diklarifikasi terlebih dahulu dengan bukti faktual di lapangan
3.5 Analisis Pemetaan Risiko Konflik
Risk Map atau Peta Risiko dalam Religiosity Index dibangun dari dua dimensi besar, yaitu Dimensi Agama dan Dimensi Kebangsaan. Indikator pembangun kedua dimensi tersebut adalah Negative Peace dan Positive Peace. Indikator Negative Peace apa yang termasuk dalam Dimensi Keagamaan?
A Adanya pranata adat dan sosial yang memitigasi konflik sosial berdimensi keagamaan
B Adanya diskriminasi oleh pemerintah daerah
C Adanya kemampuan dan kemauan dari aparat penegak hukum dalam menangani konflik sosial berdimensi keagamaan
D Adanya khotbah / pengajian / pendidikan keagamaan yang mengajarkan penghormatan dan perlindungan antarumat beragama
Dibawah ini adalah indikator Positive Peace dalam Dimensi Kebangsaan. Kecuali:
A Adanya masyarakat / Ormas yang bekerja sama dengan kelompok radikal, ektrimis, teroris, separatis, anti-pemerintah atau pengusung politik identitas
B Adanya khotbah / pengajian / pendidikan keagamaan yang mengajarkan cinta tanah air, memperkuat komitmen kebangsaan dan persaudaraan sesama anak bangsa
C Adanya pranata adat dan sosial yang memitigasi konflik sosial berdimensi kebangsaan
D Adanya kegiatan organisasi keagamaan dalam memitigasi persoalan konflik sosial berdimensi kebangsaan
Indikator di bawah ini merupakan indikator positive peace dalam dimensi keagamaan Religiosity
Index, kecuali:
A Adanya kemampuan dan kemauan dari aparat penegak hukum dalam menangani konflik sosial berdimensi keagamaan
B Adanya pranata adat dan sosial yang memitigasi konflik sosial berdimensi keagamaan
C Adanya kegiatan organisasi keagamaan dalam memitigasi persoalan konflik sosial berdimensi keagamaan.
D Adanya siklus konflik sosial berdimensi keagamaan yang berulang
Berikut di bawah ini yang termasuk Indikator Negative Peace pembangun Dimensi Kebangsaan dalam Religiosity Index:
A Adanya diskriminasi oleh masyarakat terhadap penganut agama tertentu
B Adanya khotbah / pengajian / pendidikan keagamaan yang mengajarkan cinta tanah air, memperkuat komitmen kebangsaan dan persaudaraan sesama anak bangsa
C Adanya pembiaran dan/atau ketidakberdayaan aparat negara dan/atau masyarakat dalam menghadapi kelompok radikal, ektrimis, teroris, separatis, anti-pemerintah atau pengusung politik identitas
D Adanya khotbah / pengajian / pendidikan keagamaan yang mengajarkan penghormatan dan perlindungan antarumat beragama
Dalam mengukur Likelinood atau kemungkinan terjadinya sebuah konflik dalam Religiosity Index, ada variabel yang bernama Factual Trend. Berikut di bawah ini salah satu indikator yang termasuk Factual Trend:
A Keterlibatan ormas agama dalam menjaga kerukunan semakin kuat dan berpengaruh
B Kondisi terkini para pihak yang pernah bertikai semakin membaik, dan rekonsiliasi berjalan lancar
C Adanya Pelajaran agama tentang toleransi agama yang berbeda
D Adanya Pelajaran agama tentang menghormati aliran yang berbeda
3.6 Analisis Pemangku Kepentingan Konflik
Variabel kedua penyusun Stakeholder Map adalah Level Pengaruh (Level of Influence) Apa definisi dari Level tersebut?:
A Penilaian dari berapa besar keterlibatan, ketertarikan, kepentingan dari seorang individu dalam perselisihan / konflik yang sedang terjadi. Semakin tinggi kepentingannya, maka semakin sering stakeholder tersebut terlibat dalam berbagai event dalam perselisihan tersebut.
B Sebuah rangkaian analisa dari mulai identifikasi, pemetaan, dan penentuan klasifikasi stakeholder dalam sebuah konflik.
C Level kemampuan stakeholder dalam mengubah atau bahkan menghentikan konflik apabila telah terjadi. Level pengaruh tersebut bisa dilinat dari kewenangan, kewibawaan sosial, dan modal sosial yang mereka miliki di masyarakat
D Level mana terdapat ketidaksesuaian sasaran antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Mungkin terdapat ketegangan hubungan di antara beberapa pihak dan/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahap ini.
Dalam menganalisa Stakeholder Map, atau pemangku kepentingan dalam konflik di suatu daerah, diperlukan pemahaman yang jelas tentang Klasifikasi Stakeholder. Dalam UU No.7 Tahun 2012 klasifikasi pemangku kepentingan dibagi manjadi dua klasifikasi. Berikut di bawah ini pemangku kepentingan yang termasuk dalam kKlasifikasi Unsur masyarakat:
A Komandan Satuan Unsur TNI
B Tokoh dari pihak yang berkonflik
C Kementerian/Lembaga terkait
D Gubernur / walikota / Bupati
Stakeholder Map atau Peta Pemangku Kepentingan disusun dari dua variabel utama yaitu Level Kepentingan (Level of Interest) dan Level Pengaruh (Level of Influence). Apa yang dimaksud dengan Level Kepentingan?:
A Sebuah rangkaian analisa dari mulai identifikasi, pemetaan, dan penentuan klasifikasi stakeholder dalam sebuah konflik.
B Penilaian dari berapa besar keterlibatan, dan ketertarikan dari seorang individu dalam perselisihan / konflik yang sedang terjadi. Semakin tinggi ketertarikannya, maka semakin sering stakeholder tersebut terlibat dalam berbagai event di perselisihan tersebut.
C Level mana terdapat ketidaksesuaian sasaran antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Mungkin terdapat ketegangan hubungon di antara beberapa pihak dan/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahap ini.
D Level kemampuan stakeholder dalam mengubah atau bahkan menghentikan konflik apabila telah terjadi. Level tersebut bisa dilihat dari kewenangan, kewibawaan sosial, dan modal sosial yang mereka miliki di masyarakat
Berikut dibawah ini yang termasuk unsur pemerintah yang harus dilibatkan dalam mitigasi konflik di suatu daerah:
A Pegiat Perdamaian
B Tokoh dari pihak yang berkonflik
C Unsur Pemda Satgas penyelesaian konflik
D Tokoh Agama
Stakeholder Map terdiri dari empat kuadran, yaitu: Kuadran Tokoh Utama; kuadran Tokoh
Berpengaruh; Kuadran Tokoh Rujukan; dan Kuadran Dalam Pantauan. Stakeholder seperti apa yang masuk dalam kategori Tokoh Dalam Pantauan:
A Adalah individu yang memiliki kepentingan tinggi dalam konflik, namun tidak memberi pengaruh besar dalam siklus konflik\Umumnya mereka tidak memiliki otoritas besar, dan modal sosial yang rendah di masyarakat. Biasanya mereka paling berisik karena berusaha meningkatkan pengaruhnya.
B Adalah individu yang tidak terpengaruh / tidak berkepentingan dalam konflik, namun memiliki pengaruh besar dalam deeskalasi / eskalasi konflik. Tim Negosiator umumnya membutuhkan usaha lebih besar guna menarik mereka untuk terlibat dalam mitigasi konflik. Karena itu penting untuk menemukan cara yang efisien supaya membuat mereka tertarik
C Adalah individu yang tidak terpengaruh / punya kepentingan dalam konflik, dan juga tidak punya kekuatan dan kontrol dalam menyelesaikannya
D Adalah individu yang terpengaruh (Langsung, maupun tidak langsung) dengan konflik. Umumnya mereka mudah diidentifikasi karena individu tersebut bisa jadi memiliki jabatan dan kewenangan dalam mengambil keputusan, dan / atau memiliki wibawa / modal sosial yang tinggi di masyarakat.
3.7 Analisis Jejaring Pemangku Kepentingan Konflik
Ada salah satu aplikasi dalam memvisualisasikan Stakeholder Network yang menggunakan Social Network Analysis. Aplikasi apakah yang dimaksud?:
A Gephi
B HTML
C DNS
D Power Point
Stakeholder Network menggunakan Social Network Analysis (SNA) sebagai teknis analisis data. Dalam SNA terdapat tiga matriks dalam menghitung derajat hubungan antar stakeholder. Salah satu matriks tersebut mengukur jarak antar stakeholder dalam suatu jaringan. Semakin kecil jarak tersebut maka semakin tinggi nilai matriksnya. Matrkis apakah yang dimaksud?
A Closeness Centrality
B Betweeness Centrality
C Degree Centrality
D Eigenvector Centrality
Stakeholder Network atau Jejaring Pemangku Kepentingan dalam konflik sosial di suatu daerah mutlak dilakukan agar mitigasi konflik dapat dilakukan secara efisien dan tepat. Definisi seperti apa yang tepat dalam menjelaskan konsep Stakeholder Network tersebut?:
A Adalah Metriks ini mengukur seberapa penting atau berpengaruh suatu stakeholder dalam jaringan. Metrik ini mengukur jumiah hubungan atau koneksi (degree) yang dimiliki oleh stakeholder dalam jaringan. Semakin banyak stakeholder yang terhubung dengan stakeholder lainnya, maka semakin tinggi pula nilai Degree Centrality-nya.
B Jaringan hubungan atau interaksi antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) dalam sebuah organisasi atau sebuah kasus. Pihak-pihak tersebut dapat berupa individu, kelompok, atau entitas seperti perusahaan, lembaga pemerintah, atau masyarakat.
C Metrik yang mengukur seberapa cepat atau mudah suatu stakeholder dapat mencapai stakeholder lainnya dalam jaringan. Semakin kecil jarak antara stakeholder, maka semakin tinggi nilai Closeness Centrality-nya.
D Metrik yang mengukur seberapa banyak suatu stakeholder berada pada jalur komunikasi atau interaksi antara stakeholder lain dalam jaringan. Suatu stakeholder dengan nilai Betweenness Centrality yang tinggi dianggap sebagai mediator atau penghubung antara stakeholder Iain dalam jaringan.
Ada beberapa matriks yang dihitung dalam Social Network Analysis. Berikut di bawah ini matriks tersebut kecuali:
A Edge Centrality
B Betweeness Centrality
C Closeness Centrality
D Degree Centrality
Salah satu matriks dalam Social Network Analysis adalah mengukur seberapa banyak satu stakeholder terhubung pada jalur komunikasi atau interaksi antara dua stakeholder atau lebih dalam satu jaringan. Matriks apakah yang dimaksud?:
A Betweeness Centrality
B Degree Centrality
C Closeness Centrality
D Eigenvector Centrality
3.8 Analisis Negosiasi Konflik
Ada beberapa tipe negosiasi konflik sosial yang dapat dilakukan untuk meredakan ketegangan antara para pihak yang bertikai. Negosiasi tipe apakah yang dapat digunakan untuk mengakhiri kekerasan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang lain?
A Transactional Negotiation
B Adversarial Negotiation
C Relational Negotiation
D Distributive Negotiation
Legitimasi negosiator adalah konsep yang penting dalam konteks mitigasi konflik sosial, terutama dalam hal pengakuan atau keabsahan kehadiran dan otoritas seorang individu atau kelompok untuk mewakili pihak pendamai dalam proses negosiasi. Agar nagosiator dapat diterima dan dihormati oleh para pihak yang bertikai, negosiator yang berkualitas sangat diperlukan. Berikut di bawah ini indikator yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan negosiator menurut CCHN, kecuali:
A Preferensi politik
B Koneksi nagosiator dengan stakeholder berpengaruh
C Kompetensi negosiator terkait topik / konteks tertentu
D Kemampuan negosiator dalam beradaptosi
Tipe negosiasi apa yang tujuannya untuk membangun dan memelihara hubungan baik antara para pihak yang bertikai? Tipe ini memandang negosiasi sebagai kesempatan untuk memperkuat ikatan antara pihak-pihak yang terlibat, bukan sekadar mencapai kesepakatan damai dalam satu kesempatan.
A Adversarial Negotiation
B Transactional Negotiation
C Distributive Negotiation
D Relational Negotiation
Tipe negosiasi apa yang digunakan dalam memitigasi konflik sosial untuk menemukan solusi win-win solution untuk para pihak yang bertikai?:
A Relational Negotiation
B Transactional Negotiation
C Adversarial Negotiation
D Distributive Negotiation
Tipe Isu Negosiasi apa yang merundingkan Nilai, Prinsip, dan Norma yang bisa disepakati bersama, dan menemukan konsensus antara kedua belah pihak yang bertikai?
A Negosiasi Teknis
B Negosiasi Transaksional
C Negosiasi Profesional
D Negosiasi Politik
3.9 Analisis Posisi, Kepentingan dan Nilai
3.10 Analisis Ruang Bersama dalam Konflik
Silahkan tungggu, jawaban sedang di update....
